Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengumumkan bahwa tidak akan ada kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di daerahnya. Meskipun situasi keuangan daerah terbatas, keputusan ini diambil untuk tidak menambah beban masyarakat dengan kenaikan pajak. Sebaliknya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memilih untuk mencari sumber pendapatan baru melalui investasi.
Mahyeldi menekankan bahwa kenaikan PBB bukanlah solusi untuk mengatasi masalah fiskal. Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberlakukan kebijakan agar setiap investor yang masuk wajib membuka kantor di Sumatera Barat. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menciptakan lapangan kerja, sehingga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Sektor pariwisata menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Mahyeldi menganggap industri pariwisata memiliki dampak positif yang luas, termasuk bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), industri perhotelan, serta sektor transportasi. Investasi di sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan peluang kerja baru untuk generasi muda, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat tanpa memberatkan masyarakat dengan kenaikan pajak.
