Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menandatangani nota kesepahaman di kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta Pusat, pada Selasa (22/7/2025) malam WIB. Presiden RI Jenderal (Purn) Prabowo Subianto juga telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2025 tentang Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI, yang menggantikan Perpres sebelumnya yang dikeluarkan pada era Presiden Joko Widodo. Perpres yang diterbitkan di Jakarta pada Selasa (5/8/2025) ini menetapkan pembentukan enam badan baru di Kemenhan, yaitu Badan Logistik Pertahanan, Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan, Badan Cadangan Nasional, Badan Teknologi Pertahanan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan, serta Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Pertahanan. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, mendukung perubahan struktur organisasi Kemenhan ini sebagai langkah strategis namun juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menjaga agar badan-badan baru tersebut efektif dan efisien tanpa mengganggu kinerja Kemenhan. Menyikapi hal ini, Komisi I DPR RI mendukung penguatan struktur Kementerian Pertahanan dengan tujuan meningkatkan efektivitas pertahanan negara dan memastikan tidak adanya tumpang tindih antar unit kerja serta memperkuat pelaksanaan kebijakan.
