Menteri Agama Nasaruddin Umar telah memberikan pernyataan terkait penyelidikan yang sedang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji tahun 2024. Menurut Nasaruddin, pelaksanaan haji tahun 2025 akan berjalan bersih, meskipun ia tidak mengetahui secara pasti peristiwa yang terjadi pada tahun sebelumnya. KPK sedang mengusut laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan pengelolaan kuota haji pada tahun 2024 di bawah kepemimpinan Yaqut Cholil Qoumas. Laporan tersebut berasal dari berbagai kelompok masyarakat dan mahasiswa, termasuk Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu (GAMBU), Front Pemuda Anti-Korupsi, mahasiswa STMIK Jayakarta, AMALAN Rakyat, dan Jaringan Perempuan Indonesia (JPI).
Nasaruddin menjelaskan bahwa pihaknya tidak mengambil langkah untuk menambah kuota haji karena dapat menimbulkan masalah logistik dan potensi pelanggaran. Menurutnya, penambahan kuota tanpa perhitungan yang baik dapat mengganggu sistem layanan haji di Arab Saudi. Ia berpendapat bahwa peningkatan jumlah petugas pendamping lebih penting untuk memastikan jemaah terlayani dengan baik daripada menambah kuota.unakan dengan baik dapat menyebabkan jemaah Indonesia menempati fasilitas yang seharusnya diperuntukkan bagi negara lain, seperti tempat tinggal, makanan, dan transportasi. Nasaruddin menegaskan bahwa penambahan kuota yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan jemaah Indonesia menempati fasilitas yang semestinya diperuntukkan bagi negara lain, seperti tempat tinggal, makanan, dan transportasi. Sebagai gantinya, peningkatan jumlah petugas pendamping dianggap lebih penting untuk memastikan jemaah terlayani dengan baik.
