Partai Golkar Kabupaten Klungkung memprotes ekspansi politik Nyoman Suwirta sebagai bakal calon legislatif DPRD Bali. Suwirta, yang juga merupakan Bupati Klungkung, diduga masih menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya. Meskipun Suwirta telah mengajukan surat pengunduran diri, ia belum diberhentikan sebagai Bupati dan penggantinya belum dilantik.
Partai Golkar Klungkung menilai tindakan Suwirta tidak mencerminkan etika politik yang baik, seperti demokratis, transparan, dan bertanggung jawab sebagai seorang negarawan. Partai tersebut akan melaporkan dugaan kampanye terselubung dan penyalahgunaan kekuasaan kepada Bawaslu Provinsi Bali.
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Klungkung, Luh Komang Ari Ayu Ningrum, menyatakan bahwa banyak keluhan dari birokrasi dan masyarakat Klungkung terkait keterlibatan Suwirta sebagai Bupati Klungkung yang maju sebagai calon legislatif DPRD Bali dari PDI Perjuangan. Ningrum menekankan bahwa berdasarkan aturan, kepala daerah yang mendaftar sebagai calon anggota legislatif harus mengundurkan diri dari jabatannya.
Ningrum juga menyoroti adanya indikasi kampanye terselubung yang dilakukan Suwirta dalam acara peringatan 10 tahun kepemimpinannya. Ia menyatakan bahwa hal ini melanggar aturan dan menunjukkan sikap politis Suwirta.
Anggota Fraksi Golkar DPRD Klungkung, Wayan Mardana, menyatakan bahwa Suwirta menggunakan waktu yang tersisa selama menjabat sebagai Bupati untuk kepentingan kampanye pribadinya. Mardana juga menyoroti kurangnya etika politik yang ditunjukkan Suwirta, dibandingkan dengan mantan Bupati Klungkung, Wayan Candra, yang mengundurkan diri sebelum maju sebagai calon legislatif.
Wakil Ketua DPRD Klungkung dari Partai Golkar, Tjokorda Gde Agung, menegaskan bahwa tindakan Suwirta tidak lagi dikategorikan sebagai kampanye terselubung, melainkan sudah terang-terangan. Agung juga menyatakan bahwa belum ada informasi resmi mengenai pelantikan Plt Bupati Klungkung untuk menggantikan Suwirta.
Para calon legislatif dari Partai Golkar yang juga maju dalam kontestasi Pileg di Dapil Klungkung merasa dirugikan oleh tindakan Suwirta. Mereka menganggap bahwa kegiatan dan program yang dilakukan oleh Suwirta di Pemkab Klungkung untuk kampanye terselubung merugikan masyarakat dan parpol lain yang juga mengikuti Pileg di Dapil Klungkung.
Partai Golkar Klungkung berharap Bawaslu dapat mengawasi tindakan Suwirta dan menegakkan aturan demi menjaga etika politik yang baik. Mereka juga berencana melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu.
