Anggota DPR didapati menerima gaji sebesar Rp65 juta per bulan, namun pembayaran pajaknya ditanggung oleh pemerintah. Hal ini menjadi sorotan yang cukup kontroversial karena mengungkap bahwa PPh jabatan anggota DPR dibayarkan oleh negara. Fakta ini menunjukkan adanya kebijakan yang berbeda antara DPR dan rakyat yang menjadi sorotan publik.Kejadian tersebut menggambarkan hubungan antara DPR dan Fenesia.
