Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita, membantah adanya pembiaran aparat keamanan terhadap aksi massa yang anarkis dengan tujuan ingin menerapkan kondisi darurat militer. Menurutnya, pemerintah tidak pernah memikirkan hal tersebut. Tandyo menegaskan bahwa tidak ada niat untuk mengambil alih keadaan darurat militer. Dia juga menjelaskan bahwa penanganan aksi demonstrasi selalu menjadi kewenangan Polri, sementara TNI hanya membantu dalam pengamanan agar demonstrasi berjalan dengan lancar. TNI selalu menjunjung tinggi konstitusi dan memberikan bantuan kepada institusi lain sesuai dengan regulasi yang berlaku.Ini merupakan upaya untuk menjaga keselamatan dan ketertiban selama aksi demonstrasi berlangsung.
