RAPBN 2026: Disiplin Fiskal, Keuangan Syariah, dan Pembiayaan Hijau
Pemerintah Indonesia telah menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dengan target defisit sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Penurunan defisit tersebut menandakan upaya pemerintah dalam membangun disiplin fiskal yang lebih kokoh di tengah tantangan global yang kompleks. Konteks penyusunan RAPBN 2026 dipengaruhi oleh kondisi global yang masih dipengaruhi oleh pandemi, ketegangan geopolitik, dan proteksionisme.
Meskipun demikian, perekonomian Indonesia menunjukkan daya tahan yang baik dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Pada kuartal pertama 2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 4,87 persen, sementara inflasi terkendali di 1,6 persen. Untuk tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen dengan inflasi yang tetap stabil.
RAPBN 2026 menampilkan arsitektur fiskal yang berorientasi jangka panjang dengan belanja negara yang diproyeksikan mencapai Rp3.786,5 triliun dan pendapatan negara sebesar Rp3.147,7 triliun. Keberlanjutan fiskal menjadi fokus utama dengan target defisit yang masih dalam batas aman sesuai Undang-Undang Keuangan Negara. Selain itu, arah kebijakan fiskal juga mencakup strategi keuangan syariah dan pembiayaan hijau sebagai pilar utama.
Keuangan syariah dan pembiayaan hijau dipandang sebagai motor penggerak baru yang dapat memperluas sumber penerimaan dan memperkuat fondasi keberlanjutan fiskal. Indonesia memiliki potensi besar dalam industri keuangan syariah dengan penerbitan sukuk negara yang sukses. Potensi wakaf juga menjadi fokus dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan.
Di sisi lain, pembiayaan hijau diharapkan dapat mendorong transformasi ekonomi menuju tujuan Net Zero Emissions. Indonesia telah memperkuat infrastruktur pembiayaan hijau melalui sukuk hijau dan Bursa Karbon. Namun, tantangan harmonisasi regulasi dan insentif fiskal masih perlu diatasi untuk mendukung pertumbuhan pembiayaan hijau.
Dalam implementasi RAPBN 2026, peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi penting dengan target kontribusi hingga 50 miliar dolar AS. Strategi pemerintah untuk menjaga defisit tetap dalam batas yang sehat dengan tetap memperhatikan risiko global yang ada. Pilar keuangan syariah dan pembiayaan hijau diharapkan dapat menjadi fondasi bagi ekonomi Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Menjaga disiplin anggaran, diversifikasi pendapatan, dan sinergi fiskal dan moneter akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai visi zero deficit pada tahun-tahun mendatang.
