Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) menegaskan komitmennya dalam memprioritaskan pembinaan dan prestasi atlet di masa depan tanpa terganggu oleh masalah internal organisasi. Hal ini diungkapkan sebagai respons terhadap dinamika yang terjadi di Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB. PTMSI).
Dukungan Kemenpora secara hukum diperkuat melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak gugatan PB. PTMSI terhadap Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 145 Tahun 2024. Keputusan ini berkaitan dengan pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Dualisme Kepengurusan PTMSI dan Ikatan Anggar Seluruh Indonesia.
Kemenpora menghormati proses hukum yang terjadi di PTUN Jakarta, sebagai prinsip negara hukum dan demokrasi. Meskipun putusan PTUN tersebut masih dapat digugat lebih lanjut, Kemenpora sedang mempelajari secara cermat amar putusan tersebut untuk mengambil tindakan lanjutan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kemungkinan banding.
Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut merupakan langkah pemerintah dalam menjaga tata kelola organisasi olahraga nasional, terutama mengatasi dualisme yang dianggap menghambat pembinaan prestasi atlet di tingkat nasional maupun internasional. Kemenpora tetap berkomitmen untuk memastikan pembinaan atlet berjalan lancar tanpa terganggu oleh permasalahan internal organisasi.
Kemenpora juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti KONI, KOI, dan stakeholder olahraga lainnya, untuk menciptakan lingkungan keolahragaan yang kondusif dan tertib hukum. Dalam upaya menciptakan kepastian hukum, stabilitas organisasi, dan kelangsungan pembinaan atlet, Kemenpora membuka ruang dialog dengan seluruh elemen keolahragaan.
Dalam menghadapi proses hukum ini, Kemenpora mengajak semua pihak untuk bersikap bijaksana dan menempatkan kepentingan nasional serta masa depan atlet Indonesia sebagai prioritas utama. Press Release ini telah dipublikasikan di VRITIMES.
Tokyo, 22 Juni 2025.
