Bentrokan berdarah dalam Pilkada Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, memicu tuntutan dari DPR RI untuk langkah konkret dari KPU demi memastikan keamanan pelaksanaan pemilu di wilayah rawan konflik. Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh, menekankan pentingnya KPU memberikan jaminan agar Pilkada Puncak Jaya tidak lagi menimbulkan korban jiwa setelah insiden tragis yang menewaskan 12 orang serta menghanguskan ratusan bangunan warga. Koordinasi antara KPU dan pihak keamanan, seperti TNI dan Polri, dianggap krusial untuk menjaga stabilitas selama proses pemilihan. Rahmat juga menyoroti perlunya revisi dalam undang-undang Pemilu dan UU Pilkada agar lebih responsif terhadap kondisi daerah rawan konflik. Pemilihan Bupati Puncak Jaya diikuti oleh dua pasangan calon, namun bentrokan antara pendukung keduanya menyebabkan kerugian besar, baik dalam korban jiwa maupun materi. Situasi ini mencerminkan urgensi perubahan dalam regulasi Pemilu untuk mencegah konflik serupa di wilayah lain.
