Gubernur Jakarta, Pramono Anung, memutuskan untuk memberhentikan salah satu direktur Bank DKI sebagai respons terhadap masalah teknis yang menyebabkan gangguan layanan bagi para nasabah selama seminggu terakhir. Keputusan ini diambil setelah rapat dengan direksi Bank DKI di Balai Kota Jakarta. Pramono Anung menyatakan bahwa pembebastugasan direktur IT tersebut harus segera dilakukan dan pelaku harus diproses secara hukum. Menurutnya, masalah tersebut tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan pihak dalam. Oleh karena itu, Pramono Anung meminta agar pihak berwenang turun tangan dalam kasus ini.
Pramono Anung menekankan pentingnya tindakan tegas dalam penanganan masalah ini untuk membangun kepercayaan publik. Ia tidak ingin adanya gangguan layanan lagi bagi para nasabah Bank DKI di masa depan. Pramono Anung juga menyatakan target untuk segera meluncurkan saham Bank DKI ke pasar melalui IPO dalam waktu maksimal enam bulan. Masalah teknis yang dialami oleh para nasabah, seperti tidak bisa melakukan transaksi antarbank dan pembayaran melalui QRIS, telah terjadi sejak 29 Maret dan masih terus berlanjut. Tindakan tegas diambil untuk memastikan bahwa kepercayaan publik terhadap Bank DKI tetap terjaga.
