Oleh Fitriyan Zamzami, Jurnalis Republika
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Awal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ditandai dengan munculnya wacana bergabung dengan kelompok ekonomi BRICS. Meskipun belum ada keputusan resmi, Prabowo telah menunjukkan kecenderungan menuju semangat kelompok tersebut yang bertentangan dengan tatanan ekonomi konvensional yang dipimpin oleh Eropa dan Amerika Serikat.
BRICS, awalnya merupakan singkatan dari kelompok ekonomi negara-negara berkembang Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Mereka pertama kali mengadakan KTT di Yekaterinburg pada tahun 2009. Afrika Selatan bergabung dengan kelompok tersebut setahun kemudian. Pada 1 Januari 2024, Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab juga turut bergabung dengan organisasi ini.
Arab Saudi belum secara resmi menjadi anggota, namun turut berpartisipasi dalam aktivitas organisasi itu. Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo juga mengambil posisi serupa.
Pada awalnya, kelompok ini ditujukan untuk mengeksplorasi peluang ekonomi. Namun seiring perkembangan dunia, kelompok ini telah berkembang menjadi blok geopolitik. Konferensi terakhir di Afrika Selatan yang dihadiri oleh mantan Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya solidaritas antara negara-negara di wilayah selatan, yang sebelumnya merupakan wilayah jajahan Eropa. Jika digabungkan, anggota BRICS mencakup sekitar 30 persen dari ekonomi global dan 45 persen dari populasi dunia.
Belakangan, negara-negara BRICS telah dianggap sebagai saingan geopolitik utama bagi kelompok G7 yang terdiri dari negara-negara maju. Salah satu prinsip utama BRICS adalah sikap nonintervensi dan penghormatan terhadap kedaulatan politik dari negara-negara anggotanya.
Selain BRICS, Indonesia juga sedang menjajaki kemungkinan bergabung dengan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). OECD saat ini terdiri dari 38 negara anggota dan umumnya terdiri dari negara maju dengan perekonomian berpenghasilan tinggi dan Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi.
Namun, pada 11 April 2024, The Jerusalem Post melaporkan bahwa syarat bagi Indonesia untuk bergabung dengan OECD cukup rumit, yaitu dengan mengakhiri konflik diplomatik dengan Israel.
Israel adalah salah satu anggota OECD yang memiliki hak suara dalam menerima atau menolak anggota baru. Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann, telah memfasilitasi pembicaraan dengan Indonesia mengenai kesiapan untuk memperbaiki hubungan dengan Israel agar dapat bergabung dengan OECD.
Namun, perundingan tersebut tersendat setelah serangan Palestina terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 dan tanggapan brutal Israel di Jalur Gaza yang kini sedang disidangkan di Mahkamah Internasional. Kementerian Luar Negeri Indonesia juga menegaskan penolakan terhadap syarat pengakuan terhadap Israel.
Melihat konteks di atas, pidato-pidato Prabowo tentang keadaan geopolitik menjadi relevan. Setelah dilantik, Prabowo menyoroti keinginan untuk terlibat dengan negara-negara “maj…
Loading…
