Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah mengambil langkah untuk menyelaraskan program nasional terkait tata kelola spektrum dengan hasil pertemuan World Radiocommunication Conferences (WRC) 2023. WRC 2023 merupakan kesepakatan negara-negara di seluruh dunia untuk menata spektrum untuk jaringan non-terestrial (NTN), pengembangan 6G, dan implementasi teknologi seluler pada WiFi 6 dan 7.
Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kemenkominfo, Ismail, menyatakan bahwa pemerintah mengkombinasikan agenda internasional tersebut dengan kepentingan nasional Indonesia. Pemerintah harus memilih strategi terbaik untuk kepentingan Indonesia, dengan tidak mengikuti semua agenda internasional yang ada.
Pemerintah telah menghadirkan diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dalam ajang 10th Asia Pasific Spectrum Management Conference (APSMC) 2024 yang berlangsung pada 23-24 April 2024. Ismail juga menyoroti penataan pengelolaan spektrum frekuensi radio (SFR) di Indonesia, di mana Indonesia memanfaatkan pita frekuensi 2.6 GHz dan 3.5 GHz untuk pengoperasian satelit, bukan untuk teknologi telekomunikasi seluler seperti negara lain.
Meskipun penggunaan pita frekuensi 3.5 GHz masih untuk satelit dan belum ada rencana perubahan, penggunaan pita frekuensi 2.6 GHz untuk satelit akan segera berakhir. Pemerintah sedang mendiskusikan rencana pemanfaatan SFR lebih lanjut agar memiliki keberlanjutan ke depannya.
Melalui APSMC 2024, Ismail berharap dapat mendapatkan masukan untuk strategi kebijakan Indonesia di masa depan terkait tata kelola spektrum. Konferensi tersebut adalah forum berbagi informasi dan mendapatkan input dari para pakar dan regulator di Asia Pasifik untuk mencapai harmonisasi strategi di tingkat regional.
Dengan demikian, Kemenkominfo terus memantau dan mengkaji perkembangan tata kelola spektrum frekuensi radio untuk mendukung perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia.
