Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memanggil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dalam penyelidikan dugaan korupsi di Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Sebelumnya, Hasto juga telah diperiksa oleh KPK sebagai saksi dalam kasus Harun Masiku.
Mengenai kasus Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Hasto menyatakan bahwa ia telah meminta penundaan pemeriksaan yang seharusnya dilakukan pada Jumat (19/7/2024). Alasannya adalah karena ia baru mengetahui surat pemanggilan pada hari yang sama.
“Saya baru mengetahui pagi hari, meskipun surat pemanggilan tersebut sudah dikirim seminggu yang lalu. Saat itu saya sedang berada di Jogja untuk tugas, surat tersebut diterima oleh driver kami dan tidak ada laporan kepada saya, sehingga saya tidak mengetahui,” kata Hasto.
“Kemarin kami meminta maaf karena tidak dapat menghadiri pemeriksaan, karena saya memimpin rapat Pilkada,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam pekerjaan di Ditjen tersebut. Hasto juga menjelaskan mengenai peranannya sebagai “konsultan” dalam pemanggilan oleh KPK.
“Saya tidak ada keterkaitan dengan hal itu secara pribadi. Saya tidak melakukan bisnis terkait hal tersebut,” tegas Hasto.
Hasto meminta agar pemanggilan oleh KPK dengan gelar “Konsultan” tidak disalahartikan sebagai keuntungan yang diperolehnya dari proyek Kemenhub.
“Gelar tersebut tertera dalam KTP saya karena sebelumnya saya bekerja di BUMN dengan ruang lingkup consulting, jadi saya menuliskan konsultan. Gelar itu belum diubah hingga sekarang, jadi saya akan mengikuti pemeriksaan nanti,” ungkapnya. [hen/but]
