Cawapres nomor urut 3, Mahfud Md, mengatakan bahwa rekrutmen para diplomat RI harus ditinjau ulang karena terkadang ada titipan dari partai sehingga tidak mengerti tentang kerja-kerja diplomasi. Ketua Komisi I DPR Meutya Viada Hafid membantah pernyataan Mahfud.
Meutya awalnya menilai kinerja diplomat-diplomat di luar negeri justru meningkat. Dia menyebut itu terbukti dari suara perwakilan Indonesia di PBB yang kerap menuai pujian.
“Kinerja perwakilan kita di LN maupun di lembaga-lembaga internasional menurut saya tidak menurun justru meningkat baik. Di PBB Indonesia berulang kali ditunjuk baik itu di dewan keamanan ataupun HAM. Suara Indonesia di PBB dikenal lantang dan tegas untuk mendukung Palestina dan isyu lainnya,” kata Meutya saat dihubungi, Sabtu (23/12/2023).
Waketum Partai Golkar ini juga menyebut Indonesia mendapat kepercayaan keketuaan ASEAN. Selain itu, dia juga menyinggung suksesnya G20 hingga APEC.
“Di ASEAN saat ini mendapatkan kepercayaan Keketuaan. Tuan rumah pertemuan besar dan strategis sekelad G20, hampir semua negara kecuali Rusia hadir di Bali. Belum lagi di APEC dan lain-lain. Suara lantang Indonesia di Uni Eropa untuk hilirisasi. Itu semua bagian kerja-kerja dari para perwakilan kita di LN, Jadi tidak benar diplomasi kita menurun,” ucapnya.
Kemudian, Caleg DPR RI dari Daerah Pemilihan I Sumatra Utara ini juga menepis terkait adanya titipan partai berkaitan dengan rekrutmen para diplomat. Menurut Meutya, wajar juga jika memang ada diplomat yang terpilih dari non diplomat.
“Sistem rekrutmen untuk posisi duta besar dipahami bahwa secara kelaziman sejak lama duta besar itu selain diisi oleh diplomat Kemlu, juga diisi non diplomat karir semisal jurnalis senior, akademisi, pengusaha, politisi. Adam Malik, Ali Sosteoamidjojo juga berlatar belakang politik. Untuk contoh kekinian ada Tantowi Yahya eks dubes kita di Selandia Baru, Heri Akhmadi Dubes kita di Jepang, Lena Maryana di Kuwait, semua ditunjuk Presiden karena dinilai kompeten, dan diberi pertimbangan oleh DPR,” ujar dia.
“Bahasa yang tepat sebetulnya juga pemberian pertimbangan ya, DPR bukan memberi persetujuan. Duta besar itu ditunjuk oleh Presiden dan jika berkaca kepada peran Indonesia baik di PBB, G20, APEC, Asean dan lainnya, Duta besar-duta besar yang ditunjuk berhasil menunjukan kinerja baiknya,” lanjut Meutya.
Sebelumnya, Mahfud Md mengatakan rekrutmen para diplomat RI harus ditinjau ulang. Dia menyinggung terkadang para diplomat itu ada titipan dari partai sehingga tidak mengerti tentang kerja-kerja diplomasi.
“Saya kira sistem rekrutmen diplomat sekarang ini harus ditinjau ulang. Dulu-dulu diplomat-diplomat kita itu bagus, sekarang ini kadang kala ada titipan dari partai, kalau belum dari partai, belum masuk itu tidak disahkan, di DPR partai ini belum masuk,” kata Mahfud saat menjawab tanggapan dari cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar soal diplomasi di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (22/12/2023).
Mahfud menyebut para diplomat itu terkadang tidak mengerti setelah diberi tugas. Mahfud berjanji akan mengatur terkait rekrutmen diplomat itu.
“Nah sesudah diberi tugas ndak jelas, dia ndak ngerti, ndak punya pengertian dasar-dasar diplomasi. Sehingga kalau saya diberi kewenangan nanti diplomasi ini diatur kembali lah rekrutmennya itu, betul-betul orang yang memenuhi syarat,” katanya.
