Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengirimkan surat berisi spesifikasi bahan bakar minyak (BBM) milik badan usaha (BU) swasta kepada PT Pertamina Patra Niaga pada Rabu (17/9) sore. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat sinkronisasi standar BBM yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan pembelian bensin BU swasta ke Pertamina.
Dari hasil rapat sinkronisasi sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan bahwa surat yang akan dikirim merupakan tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya. Tujuannya adalah menindaklanjuti hasil dari pengumpulan masukan terkait spesifikasi bensin dari BU swasta. Setelah sinkronisasi bersama BU swasta selesai, langkah selanjutnya dilakukan bersama Pertamina.
Namun demikian, meski sinkronisasi telah dilakukan, eksekusi pembelian bensin dari Pertamina masih terhambat. Beberapa BU swasta masih melakukan kajian internal terkait pembelian bensin dengan kadar oktan (RON) tinggi dari Pertamina.
Laode berkomitmen untuk menyelesaikan kendala yang mungkin timbul, dalam hal ini dengan berbicara langsung dengan Pertamina Patra Niaga. Di sisi lain, BP AKR juga tidak menutup kemungkinan untuk membeli pasokan BBM dari Pertamina. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap arahan Kementerian ESDM agar SPBU swasta menyiapkan opsi tambahan pasokan BBM.
Presiden Direktur BP AKR, Vanda Laura, menegaskan pentingnya dialog antara badan usaha swasta dan Pertamina untuk menemukan solusi bersama yang menguntungkan semua pihak, termasuk masyarakat. Meskipun opsi pembelian BBM dari Pertamina masih bersifat saran, BP AKR harus melakukan evaluasi mendalam dan mengantisipasi risiko potensial.
Vanda juga menyoroti perbedaan standar spesifikasi BBM antar perusahaan, yang menjadi perhatian utama dalam pembahasan dengan Pertamina. Dalam proses selanjutnya, BP AKR akan menyerahkan persyaratan yang dimilikinya untuk memulai diskusi lebih lanjut.
