Presiden Prabowo Subianto menjanjikan pemerintah akan mengambil sikap bijak dan terbuka terhadap aspirasi rakyat, menyusul adanya gelombang protes di berbagai daerah. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di Istana pada Minggu (31/8) setelah terjadi serangkaian demonstrasi dan kericuhan belakangan ini. DPR RI juga berencana mencabut sejumlah kebijakan kontroversial, termasuk tunjangan dan kunjungan kerja ke luar negeri. “Para pimpinan DPR telah menyatakan akan mencabut beberapa kebijakan DPR RI, seperti besaran tunjangan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Prabowo setelah pertemuan dengan pimpinan DPR dan MPR, serta ketua umum partai politik di Istana Merdeka. Prabowo juga meminta kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk terbuka menerima aspirasi masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mendengarkan kritik dan saran dengan cara damai dan sesuai aturan. Prabowo juga menyoroti indikasi makar dan terorisme dalam situasi yang tengah berkembang di Jakarta dan beberapa kota lainnya. Ia mengingatkan bahwa penyampaian aspirasi harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan konvensi PBB. Prabowo menekankan bahwa kerusuhan dan penjarahan merupakan pelanggaran hukum yang tidak bisa ditoleransi. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa semua aspirasi akan didengar dan mengimbau masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik. Prabowo juga memerintahkan pihak kepolisian dan TNI untuk bertindak tegas terhadap segala bentuk pengrusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, tempat umum, serta sentra ekonomi yang melanggar hukum.
Share
Baca Lainnya
