Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh, menegaskan bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Pasaman yang akan datang harus menjadi yang terakhir. Menurutnya, PSU ini memiliki dampak mahal baik secara finansial maupun sosial-politik. Oleh karena itu, perlu diupayakan agar setiap pilkada tidak berakhir dengan PSU, terutama jika mengakibatkan sengketa yang berlanjut ke Mahkamah Konstitusi. Rahmat Saleh menekankan pentingnya penghindaran PSU yang terjadi akibat pelanggaran atau sengketa dengan antisipasi yang serius. Dorongannya kepada KPU adalah untuk lebih proaktif dalam mendeteksi potensi pelanggaran sejak awal, bukan menunggu masalah baru muncul.
Selain itu, Rahmat Saleh juga menekankan perlunya kejujuran dan keadilan dalam penyelenggaraan PSU Pilkada Pasaman, mengingat pentingnya pilkada sebagai fondasi dalam demokrasi. Dia pun menghimbau masyarakat Pasaman untuk tidak apatis dan memanfaatkan hak pilihnya dalam PSU. Sementara itu, Ketua KPU Sumbar, Surya Eftrimen, menegaskan komitmen penuh pihaknya dalam menyukseskan pelaksanaan PSU di Kabupaten Pasaman. Surya menyampaikan bahwa KPU Sumbar telah menyiapkan langkah-langkah antisipatif berdasarkan pengalaman sebelumnya, dengan harapan PSU menjadi titik balik sehingga pemungutan ulang tidak perlu dilakukan lagi di masa depan. Mangkanya, kehadiran Komisi II DPR RI sangat diapresiasi karena memberikan semangat bagi KPU Sumbar untuk bekerja lebih baik dan profesional.
