Pemerintah Indonesia sedang melaksanakan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, Papua Selatan, dalam bidang pertanian untuk mencapai swasembada. Namun, upaya ini mendapat kritik karena dianggap merusak lingkungan setempat.
Menurut VOA, PSN di Merauke dimulai pada 12 Juli 2024 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor 835 Tahun 2024 oleh Menteri Siti Nurbaya. Proyek ini mencakup penggunaan kawasan hutan seluas 13.540 hektar untuk pembangunan sarana dan prasarana ketahanan pangan.
Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA) mencatat bahwa lokasi proyek ini berada di kawasan hutan adat dengan nilai konservasi tinggi, dan pemilik tanah di Distrik Ilwayab, Marga Gebze Moyuend, dan Gebze Dinaulik mengatakan tanah mereka telah digusur.
PUSAKA juga menyoroti bahwa proyek PSN Merauke ini tidak melibatkan masyarakat setempat dan belum memiliki dokumen lingkungan yang lengkap. Selain itu, LBH Papua juga mengkritik proyek ini karena melibatkan penghancuran Taman Nasional, Suaka Margasatwa, dan Cagar Alam yang dilindungi.
Meskipun demikian, pemerintah terus melanjutkan PSN di Merauke dengan harapan dapat memperkuat ketahanan pangan dan mempercepat swasembada. Namun, desakan untuk menghentikan proyek ini terus dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk LBH Papua dan aktivis Papua.
Dalam upaya mencapai target tersebut, pemerintah mengoptimalkan lahan pertanian di Merauke serta merencanakan program food estate dan cetak sawah. Meski demikian, kritik dan desakan untuk memberhentikan proyek ini tetap mengemuka.
