Jakarta – Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengaku tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan SGIE (State of Global Islamic Economy).
Hal itu dikatakan Muhaimin menjawab pertanyaan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tentang upaya yang akan dilakukan agar peringkat Indonesia di SGIE dapat meningkat.
Dalam debat perdana cawapres atau debat kedua Pilpres 2024, di JCC, Jumat (22/12/2023) malam, Gibran menanyakan hal itu pada Cak Imin, panggilan akrab Muhaimin Iskandar.
“Gus Muhaimin ini adalah Ketua Umum dari partai PKB, saya yakin Gus Muhaimin paham sekali maslah ini. Bagaimana upaya Gus Muhaimin menaikkan peringkat Indonesia di SGIE?” tanya Gibran, dikutip dari tayangan Live Debat Cawapres di KompasTV.
Cak Imin pun mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui apa yang dimaksu dengan SGIE.
“Terus terang SGIE saya nggak paham. Saya tidak pernah mendengar istilah SGIE,” jawabnya.
Merespons hal itu, Gibran kemudian menjelaskan yang dimaksud dengan SGIE pada Muhaimin.
“Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah, otomatis kita haru mnegerti juga tentang SGIE.”
“SGIE adalah state of global islamic economy. misalnya yang sekarang sudah masuk 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus,” ucap Gibran meminta maaf.
Muhaimin kembali menjawab dan menyatakan bahwa pertanyaan tersebut merupakan sesuatu yang penting.
“Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting, karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia sekaligus bukan saja pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia.”
“Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan angkah-langkah penting, agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita,” lanjut Cak Imin.
Menurut Muhaimin, ada beberapa hal yang bisa dilakukan termauk menyiapkan regulasi agar tumbuh kembang industri halal dapat terlaksana.
“Ada beberapa hal yang bia kita lakukan.”
“Pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita,” bebernya.
