Pimpinan DPR telah menerima dan merespons kekhawatiran Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi mahasiswa lainnya. Mereka juga telah menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah, yang setuju untuk bertemu dengan mereka besok. Sekretaris Negara telah berkomunikasi sebelumnya dengan saya, namun saya belum mengetahui secara pasti siapa di pemerintah yang akan menerima mereka. Beberapa isu yang dibawakan oleh mahasiswa termasuk dalam agenda “17 + 8”. Kami menjamin kepada mereka bahwa DPR akan melakukan tinjauan komprehensif – termasuk tentang tunjangan dan transparansi institusi – sebagai bagian dari agenda tersebut. Besok, pemimpin fraksi akan bertemu untuk menyelaraskan posisi dan mencapai konsensus.
Pimpinan DPR telah mengirim surat kepada Sekretariat Jenderal agar anggota yang dihentikan tidak diberikan fasilitas parlementer, termasuk gaji dan manfaat lainnya. Kami menjelaskan kepada mahasiswa bahwa Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset terkait dengan beberapa undang-undang lain dan harus menghindari tumpang tindih. Setelah revisi Kode Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selesai, pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset akan dilanjutkan.
Revisi KUHAP masih menerima masukan publik, namun kami telah meminta kepemimpinan Komisi III untuk menghormati batas waktu, karena konsultasi telah luas dan panjang. Kami berharap RUU KUHAP akan diselesaikan sebelum akhir sesi ini sehingga kita dapat langsung melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset.
Reformasi komprehensif di DPR akan dipimpin oleh Ketua DPR, Puan Maharani, untuk membangun lembaga legislatif yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Ini merupakan tekad bersama dari seluruh anggota untuk belajar dari peristiwa masa lalu dan menjadikannya dasar evaluasi bersama ke depan.
