Sejumlah pengunjuk rasa terlibat bentrokan dengan personel Brimob di depan Markas Komando Brimob Polda Metro Jaya, Kwitang, Jakarta Pusat, pada Jumat (29/8/2025). Gerakan demonstrasi di berbagai wilayah negara tidak muncul begitu saja. Menurut Pangeran Mangkubumi, seorang intelektual muda, demonstrasi merupakan hasil dari penumpukan kekecewaan yang telah berlangsung lama. “Ketika gaji DPR naik secara signifikan, sementara rakyat masih kesulitan karena biaya hidup yang tinggi dan akses kesejahteraan yang terbatas, maka luka rakyat semakin terasa,” ujar Pangeran kepada media di Jakarta.
Menurut Pangeran, kemarahan rakyat tidak hanya berkaitan dengan anggaran, melainkan juga tentang rasa keadilan yang terkompromi. Saat beberapa Anggota DPR merespons kritik dengan sikap arogan dan menghina, maka gejolak protes semakin merebak. Namun, yang paling memprihatinkan adalah ketika kemarahan rakyat berubah menjadi tindakan anarkis. Pangeran menegaskan bahwa tindakan anarkis dalam demonstrasi tidak bisa dibenarkan.
Sebagai mahasiswa program pascasarjana hukum di Universitas Indonesia, Pangeran menekankan pentingnya keseimbangan antara kebebasan berdemokrasi, ketertiban umum, dan supremasi hukum dalam kehidupan masyarakat. Pangeran juga menyoroti tanggung jawab ganda pemerintah dalam menghadapi situasi tersebut. Negara harus melindungi kebebasan berdemokrasi sekaligus menjaga ketertiban umum. Tindakan tegas harus diambil terhadap pelaku anarkisme, tanpa melupakan penegakan hukum terhadap aparat yang melanggar HAM. Menurut Pangeran, pemerintah harus menunjukkan ketegasan untuk menegakkan aturan hukum secara adil dan berkeadilan.
