Pada hari Rabu, 7 Mei 2025, sebanyak 59 pejabat eselon II dilantik di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Balai Agung, Balai Kota. Acara pelantikan ini dipimpin oleh Gubernur Pramono Anung dengan tujuan memperkuat pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Namun, di tengah prosesi resmi tersebut, muncul isu kontroversial yang menarik perhatian.
Pelantikan dilakukan melalui jalur resmi dengan rekomendasi dan keputusan dari berbagai instansi seperti BKN, KASN, DPRD DKI Jakarta, Kementerian Dalam Negeri, dan Keputusan Gubernur DKI. Proses seleksi dilakukan berdasarkan integritas, kompetensi, dan kemampuan beradaptasi dalam lingkungan birokrasi yang dinamis. Langkah ini diambil sebagai bagian dari konsolidasi internal Pemprov DKI untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat Jakarta.
Namun, seorang ASN dengan inisial SW mengungkapkan dugaan adanya intervensi politik dalam proses pelantikan tersebut. SW menuding sekitar 20 dari 59 pejabat dilantik karena kedekatan politik, bukan semata-mata hasil seleksi yang objektif. Ia juga menuduh ada kolaborasi antara pimpinan DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sekretaris Daerah DKI, dan pihak lain untuk menempatkan orang-orang tertentu ke posisi-strategis.
Informasi tersebut diperoleh SW dari anggota DPRD DKI yang juga kader PDIP. Menurut SW, ada jaringan yang memanfaatkan jabatan untuk mengatur proyek dengan kontraktor dan pimpinan BUMD. Peringatan juga disampaikan kepada Gubernur Pramono Anung agar lebih waspada menjelang pelantikan pejabat eselon III dan IV, termasuk posisi camat, lurah, dan kepala dinas teknis. Hingga saat ini, pihak yang disebut belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan yang disampaikan ASN tersebut.
