Kuasa hukum Dahlan Iskan, Johanes Dipa Widjaja, menekankan bahwa sebagian dari pengurus baru PT Jawa Pos bukanlah pelaku sejarah yang terlibat dalam membangun media tersebut sejak awal. Hal ini terkait dengan kontroversi seputar kepemilikan Tabloid Nyata yang mengundang perhatian publik. Dipa menyoroti bahwa beberapa pengurus baru, termasuk Hidayat Jati, tidak terlibat dalam usaha membesarkan Jawa Pos menjadi salah satu media terkemuka di Indonesia. Ia juga mengungkapkan bahwa masalah hukum antara PT Jawa Pos dan Dahlan Iskan sudah berlangsung sejak dua dekade lalu, namun permintaan Iskan untuk mengakses dokumen terkait tersulitkan.
Menurut Johanes Dipa, kantor Jawa Pos memiliki semua dokumen terkait episode lama ini, namun Iskan mengalami kesulitan dalam memperoleh salinan dokumen tersebut. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai alasan di balik penolakan tersebut dan apakah ada informasi yang disembunyikan. Dipa menegaskan bahwa Dahlan Iskan mencintai Jawa Pos dengan memberikan namanya untuk mendirikan beberapa perusahaan yang seharusnya dibundel dalam rencana go public Jawa Pos. Namun, rencana tersebut tidak pernah terwujud dan perusahaan-perusahaan tersebut kini diaku oleh Jawa Pos tanpa proses pengalihan yang jelas.
Johanes Dipa menantang untuk membuktikan adanya pembayaran kepada Dahlan Iskan jika pernyataan tersebut benar. Ia juga membantah klaim bahwa Iskan tidak responsif terhadap usaha komunikasi dari Jawa Pos, menganggapnya sebagai kebohongan. Selama upaya perundingan, pihak Jawa Pos malah membuat laporan pidana ke Polda Jatim.
