Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla, memimpin inspeksi mendadak di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SBD pada Selasa (1/7/2025) terkait keterlambatan tunjangan guru. Inspeksi tersebut dilakukan sebagai respons atas laporan sejumlah guru yang belum menerima tunjangan sesuai jadwal.
Ratu Wulla, yang telah menghadiri upacara HUT Bhayangkara ke-79, langsung menginterogasi bendahara dinas, Katty, terkait masalah tersebut. Namun, penjelasan yang disampaikan Katty tidak konsisten, memicu emosi Bupati. Diskusi antara keduanya mengungkap masalah data guru dalam sistem Dapodik sebagai alasan keterlambatan pencairan tunjangan, namun operator Dapodik membantah pernyataan tersebut.
Perdebatan yang terjadi antara Ratu Wulla dan Katty membuat situasi semakin memanas. Ratu Wulla merasa bahwa penjelasan yang diberikan terlalu rumit dan semakin menyulitkan para guru. Akibatnya, Bupati langsung menghubungi Inspektorat untuk menyelidiki keluhan para guru dan menindaklanjuti masalah tersebut.
Tunjangan guru di Kabupaten SBD pada tahun 2025 telah dialokasikan dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sebesar sekitar Rp79,2 miliar. Meskipun anggaran tersebut telah tersedia, pelaksanaan pencairan tunjangan di Kabupaten Sumba Barat Daya masih mengalami kendala, yang menyebabkan tindakan tegas dari Bupati guna memastikan hak para guru terpenuhi.
