Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran sangat memperhatikan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2024. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan oleh BPK untuk laporan keuangan tersebut menjadi fokus utama perhatian. Asep Noordin, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, telah memberikan 12 rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran terkait dengan opini WDP ini. Rekomendasi tersebut mencakup rasionalisasi anggaran, deteksi risiko fiskal, dan penyampaian roadmap untuk penyehatan fiskal daerah guna meningkatkan tata kelola keuangan daerah. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menegaskan transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan pengelolaan keuangan Pemkab Pangandaran, sehingga diharapkan opini BPK dapat diperbaiki di masa yang akan datang. Semua upaya ini merupakan komitmen DPRD untuk mendukung perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Share
Baca Lainnya
