Lanal Tanjung Balai berhasil menangkap kapal berbendera Malaysia yang terlibat dalam pencurian ikan di perairan Indonesia. Seperti dilansir oleh Republika.co.id, Pemerintah mengakui peran penting masyarakat, terutama nelayan dan kelompok pengawas berbasis komunitas, dalam menekan praktik pencurian ikan di Laut Natuna Utara. Informasi yang diberikan oleh warga telah terbukti membantu menjaga kekayaan negara senilai triliunan rupiah.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono, menjelaskan bahwa strategi pengawasan terintegrasi yang diimplementasikan sejak tahun 2020 sangat bergantung pada laporan dari masyarakat. Hal ini terbukti berhasil dalam mengamankan 147 kapal di perairan Kepulauan Riau, dengan potensi kerugian negara yang diselamatkan mencapai Rp 2,1 triliun. Mayoritas kapal asing ilegal dapat ditangkap berkat laporan dari nelayan yang mencurigai aktivitas di laut.
Meskipun demikian, pengawasan masih menghadapi tantangan besar di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711, dimana dari tujuh kapal pengawas yang ditugaskan, hanya tiga yang efektif menjangkau Laut Natuna Utara. Kurangnya armada dan fasilitas penting seperti dermaga dan tempat penampungan menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, KKP meminta dukungan penuh dari Komisi IV DPR RI untuk memperkuat pengawasan sumber daya kelautan.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Abdul Kharis Almasyhari menekankan pentingnya dukungan anggaran dan infrastruktur untuk memastikan KKP dapat bekerja optimal dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga menyoroti prioritas penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi, termasuk peningkatan sistem satelit dan digitalisasi pusat kendali di Command Center KKP. Menjaga lautan Indonesia merupakan tugas yang memerlukan semangat, infrastruktur, dan dukungan pendanaan yang kuat.
