Pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah mengambil keputusan untuk mencabut izin usaha pertambangan (IUP) dari empat perusahaan pertambangan nikel yang beroperasi di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Langkah ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, sebagai langkah konkret dalam upaya pemerintah untuk menjaga lingkungan dan mengelola sumber daya alam secara efisien di seluruh Indonesia. Keputusan ini bukanlah tindakan spontan, melainkan merupakan bagian dari inisiatif strategis yang dimulai sejak awal tahun.
Menurut Prasetyo, pencabutan izin ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo pada bulan Januari. Pengambilan keputusan dilakukan setelah pertemuan tertutup antara Presiden Prabowo dan para pejabat kunci, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Proses ini melibatkan koordinasi lintas kementerian dan verifikasi lapangan untuk memastikan kebenaran data.
Selain itu, Prasetyo juga memberikan apresiasi kepada masyarakat, terutama aktivis media sosial, yang telah aktif memberikan masukan dan informasi kepada pemerintah. Partisipasi masyarakat dianggap penting dalam membentuk kebijakan yang berdasarkan data dan fakta. Pemerintah mengajak semua pihak untuk tetap kritis dan waspada terhadap informasi publik, serta menekankan pentingnya mencari kebenaran objektif di lapangan.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga lingkungan dan sumber daya alam untuk keberlanjutan negara. Keterlibatan aktif masyarakat diakui sebagai salah satu faktor penting dalam proses pengambilan keputusan bagi pemerintah.
