Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (kiri) dan Menteri PKP Maruarar Sirait (kanan) menandatangani nota kesepakatan tentang pemutakhiran data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan aparatur sipil negara (ASN) yang layak menerima bantuan rumah layak huni di Gedung Pakuan, Bandung. Gubernur Jabar, Kang Dedi Mulyadi, tercatat sebagai yang pertama melakukan kesepakatan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkait pemutakhiran data penerima program pengadaan rumah layak huni. Nota kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Gubernur Jabar, Badan Pusat Statistik (BPS), dan 11 bupati/wali kota di Gedung Pakuan, Kota Bandung. Melalui kesepakatan tersebut, pihak terkait berkewajiban menyiapkan data MBR dan ASN yang layak menerima program bantuan rumah layak huni, yang kemudian akan divalidasi oleh BPS sebelum diserahkan kepada Kementerian PKP.
Dalam nota kesepakatan ini, Kementerian PKP wajib menyediakan kuota penyaluran 13 ribu unit Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi terhadap respons cepat Pemerintah Provinsi Jabar dalam mendukung program nasional penyediaan rumah masyarakat. Gubernur Jabar KDM juga menyebutkan rencana untuk membangun 23 ribu unit rumah di kabupaten/kota, dengan 1.000 di antaranya didanai secara gratis oleh seorang pengusaha di Bandung. Nota kesepakatan ini berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang, diharapkan dapat menjadi awal dari program penyediaan hunian berkeadilan yang berbasis data dan kolaborasi lintas sektor.
