Kemandirian Antariksa
Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim mendukung revitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai forum koordinasi nasional. Fragmentasi kelembagaan dalam pengelolaan ruang udara dan ruang Antariksa di Indonesia menjadi kelemahan utama yang perlu diperhatikan.
Fungsi-fungsi kedirgantaraan tersebar di berbagai instansi seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertahanan perlu dijalankan. BRIN/LAPAN dan TNI AU juga harus hadir untuk mengembangkan teknologi Antariksa, menjaga wilayah udara, serta melindungi data berbasis satelit.
“Mendorong kemandirian Antariksa Indonesia perlu diwujudkan melalui revitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional,” ujar Chappy. Dewan ini merupakan pusat perumusan kebijakan dan koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam tata kelola ruang udara dan ruang antariksa.
Komposisi dewan ini sebaiknya mencakup berbagai kementerian, TNI AU, Kementerian Kominfo, BRIN, Kementerian Luar Negeri, BSSN, unsur swasta, dan akademisi. Chappy menekankan pentingnya arah strategis yang kohesif dalam pengembangan keantariksaan untuk mengatasi hambatan nasional.
Di tengah permasalahan geopolitik yang semakin nyata, Indonesia perlu menjadi pemain aktif dalam tata kelola antariksa. Revitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional menjadi langkah mendesak untuk menjaga kedaulatan negara secara utuh dan agar Indonesia dapat berperan aktif dalam percaturan global.
Chappy menekankan pentingnya kerjasama dan strategi yang solid untuk mewujudkan kemandirian di ruang udara dan antariksa. Langkah-langkah ini penting untuk menjaga keselamatan dan keharmonisan bangsa serta memanfaatkan potensi ruang Antariksa secara optimal.
Sumber: Dukungan Marsekal Chappy Hakim Untuk Revitalisasi Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional Demi Kemandirian Antariksa
Sumber: Chappy Hakim Dukung Revitalisasi Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional
