Perlindungan pekerja migran Indonesia, terutama di sektor kelautan dan pekerja perempuan, masih jauh dari kata aman dan layak. Filep Wamafma, Ketua Komite III DPD RI, menyoroti serius isu tersebut. Di luar kasus PMI yang terlantar di luar negeri, ada masalah yang lebih besar terkait perlindungan negara dan praktik mafia perekrutan ilegal. Data BP2MI menunjukkan penempatan PMI terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan penempatan formal mendominasi 57 persen, termasuk di sektor kelautan. Temuan Greenpeace juga mengungkapkan praktik kerja paksa terhadap awak kapal perikanan migran.
Komite III DPD RI mencermati laporan tersebut, yang menunjukkan peningkatan pengaduan kasus kerja paksa. PMI perempuan juga mengalami peningkatan jumlah, dengan banyak kasus perdagangan orang terjadi. Untuk meningkatkan perlindungan, perlu dilakukan revisi Undang-Undang dan pemetaan data terintegrasi mengenai sektor-sektor pekerjaan para migran. Hal ini penting, mengingat waktu tepat untuk memberikan perhatian saat mereka mengalami penderitaan di luar negeri. Khususnya, PMI perempuan berada dalam posisi rentan dan perlu perlindungan lebih lanjut.
Upaya penindakan tegas terhadap mafia perekrut, revisi Undang-Undang, dan perlindungan khusus bagi pekerja migran perempuan sangat diperlukan. Negara harus hadir nyata dalam melindungi PMI, bukan hanya sebatas kebijakan di atas kertas. Mafia harus dihapuskan dan perlindungan PMI harus menjadi prioritas utama.
