Program pendidikan karakter Panca Waluya Jawa Barat (Jabar) Istimewa yang dilaksanakan oleh Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, sedang dimonitor oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Sejumlah temuan penting berhasil diidentifikasi oleh KPAI dalam pemantauannya. Pertama, KPAI menyoroti kurang optimalnya perhatian terhadap regulasi perlindungan anak, seperti Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak. Hal ini mengakibatkan munculnya stigma negatif terhadap anak serta minimnya partisipasi anak dalam program tersebut.
Selain itu, KPAI juga menemukan ketidaksesuaian yang berdampak pada diskriminasi terhadap anak dan kekurangan standar baku yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan program. Struktur program pendidikan karakter di Barak Militer Resimen 1 Sthira Yudha Purwakarta dan Depo Pendidikan Bela negara Rindam III Siliwangi, Cikole Kabupaten Bandung Barat dinilai cukup baik dengan banyak unsur penting yang disertakan.
Namun, KPAI juga menyoroti bahwa peserta program masih terbatas pada siswa usia SMP/MTs dan SMA/MA/SMK yang tercatat aktif dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Kelompok anak lain yang juga membutuhkan perlindungan khusus belum terjangkau oleh program ini. Faktor-faktor seperti kebiasaan merokok, bolos sekolah, dan keterlibatan dalam tawuran menjadi alasan para siswa mengikuti program di dua lokasi barak militer.
KPAI juga menyoroti bahwa peserta program tidak ditentukan berdasarkan asesmen psikolog profesional dan layanan konseling bagi anak dan siswa tidak berjalan optimal akibat kekurangan sumber daya manusia. Perlunya kehadiran tenaga medis dan ahli gizi secara tetap di Dodik Bela Negara di Bandung juga menjadi sorotan KPAI. Terakhir, keterlibatan OPD tingkat provinsi dalam program di Dodik Bela Negara di Bandung dinilai masih belum optimal oleh KPAI. Menyimak hasil pemantauan KPAI tersebut, perlunya peninjauan lebih lanjut terhadap program pendidikan karakter Panca Waluya Jawa Barat Istimewa untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutannya.
