Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (ORASKI) menolak keras usulan penurunan potongan komisi untuk pengemudi transportasi online dari 20 persen menjadi 10 persen. Ketua Umum ORASKI, Fahmi Maharaja, mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut tidak akan menguntungkan pengemudi, malah akan membuat tarif semakin mahal bagi konsumen dan pendapatan pengemudi menurun. Fahmi menyoroti bahwa perubahan seperti itu dapat merusak ekosistem transportasi digital yang telah stabil. Ia juga menegaskan bahwa industri ini dapat bertahan tanpa subsidi di tengah tekanan ekonomi global.
Fahmi menyarankan agar pemerintah memberikan insentif yang nyata daripada mengubah struktur komisi yang sudah berjalan. Menurutnya, pemerintah seharusnya memberikan subsidi dan melindungi kepentingan bisnis transportasi online dengan memberikan bantuan seperti penghapusan PPN dan PPH dalam pembelian unit, potongan pajak pembelian sparepart, dan bantuan untuk edukasi pengemudi. Usulan penurunan komisi ini sebelumnya diajukan oleh Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR, Adian Napitupulu, yang ingin meningkatkan kesejahteraan pengemudi transportasi online.
Dalam menghadapi aksi unjuk rasa dan boikot (offbid) massal yang rencananya dilakukan oleh 500 ribu pengemudi online pada Selasa, 20 Mei 2025, polisi akan mencegah penumpukan penumpang. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan potongan komisi bagi pengemudi transportasi online. Kedua belah pihak berusaha mencari solusi terbaik untuk menyeimbangkan kepentingan antara pengemudi dan penyedia layanan transportasi online.
