TNI menegaskan komitmennya dalam memberantas premanisme yang melibatkan oknum tentara yang menggunakan organisasi masyarakat sebagai kedok. Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI sudah siap untuk menindak tegas anggota TNI yang menyalahgunakan wewenang dan terlibat dalam aksi premanisme. Komandan Puspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto menegaskan bahwa apabila ada oknum TNI terlibat dalam ormas preman, mereka akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Yusri juga menekankan bahwa penindakan terhadap preman dari masyarakat sipil tetap menjadi kewenangan kepolisian, sedangkan Puspom TNI lebih fokus menertibkan internal.
Yusri juga menjelaskan bahwa Puspom TNI akan terus berkoordinasi dengan Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Operasi bersama antara TNI dan Polri akan terus digencarkan guna menjaga Kamtibmas. Selain itu, Puspom TNI juga akan mengoptimalkan pengumpulan informasi intelijen untuk mencegah aksi premanisme yang menggunakan ormas sebagai kedok.
Pemerintah pun telah membuka saluran pengaduan melalui Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan. Masyarakat diimbau oleh Menko Polhukam Budi Gunawan untuk aktif melaporkan segala aktivitas mencurigakan, pemerasan, pungutan liar, dan intimidasi yang dilakukan oleh oknum atau kelompok tertentu. Langkah ini diambil untuk membasmi premanisme dan ormas yang dapat menghambat investasi di Indonesia. Dengan kerjasama antara TNI, Polri, dan masyarakat, diharapkan keamanan dan kenyamanan masyarakat dapat terjaga dengan baik.
