Dalam rangka memperkuat Reformasi Intelijen Indonesia, perlu diperhatikan dua aspek penting: pengelolaan sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan. Menurut Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, Aditya Batara Gunawan, dalam diskusi “Dinamika Reformasi dan Tata Kelola Intelijen” di Universitas Bakrie, Jakarta, Reformasi Intelijen Indonesia harus menanggapi tantangan ini.
Reformasi Intelijen Indonesia: Tantangan dalam Tata Kelola dan Pengawasan
Pentingnya pengelolaan sumber daya manusia merupakan hal yang krusial dalam Reformasi Intelijen Indonesia. Profesionalisme yang tinggi dan adaptasi terhadap kemajuan teknologi informasi menjadi kunci dalam menghadapi ancaman keamanan yang semakin kompleks. Menurut Mayjen TNI (Purn) Dr. Rodon Pedrason, Gubernur Sekolah Tinggi Intelijen Negara 2017-2020, lembaga intelijen perlu menjadi lebih akademis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Peningkatan jumlah deputi seperti bidang siber, komunikasi, dan informasi di Badan Intelijen Negara (BIN) merupakan langkah positif dalam mengatasi tantangan ini.
Selain itu, pentingnya penguatan teknologi intelijen dengan menggunakan teknologi dalam negeri menjadi fokus dalam Reformasi Intelijen Indonesia. Menurut Diyauddin, Analis Utama Maha Data Lab 45, ketergantungan terhadap teknologi asing dapat menimbulkan kerawanan. Oleh karena itu, pengembangan teknologi intelijen yang mandiri dan sesuai dengan kebutuhan nasional harus menjadi prioritas.
Dalam menghadapi tantangan global dan domestik yang semakin kompleks, Reformasi Intelijen Indonesia harus terus beradaptasi dan meningkatkan profesionalisme. Pengelolaan sumber daya manusia yang efektif, mekanisme pengawasan yang transparan, serta penguatan teknologi intelijen dalam negeri merupakan langkah strategis yang harus diambil untuk menjamin keamanan dan kedaulatan negara.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Tantangan Dalam Tata Kelola Dan Pengawasan
Sumber: Dinamika Reformasi Dan Tata Kelola Intelijen, Ini Tantangannya
