Dinamika Reformasi Intelijen Indonesia
Sebagai mata dan telinga negara, Badan Intelijen Negara (BIN) dituntut untuk terus beradaptasi dalam menghadapi ancaman dan tantangan yang semakin kompleks. Dengan perubahan dinamika keamanan baik global, regional, maupun nasional, urgensi reformasi intelijen Indonesia menjadi semakin nyata.
Baru-baru ini, Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie Jakarta menggelar diskusi bertajuk “Dinamika Reformasi dan Tata Kelola Intelijen” di Kampus Universitas Bakrie, Rasuna Said, Jakarta, pada 19 Maret 2025. Acara ini menghadirkan berbagai pakar dan akademisi untuk membahas kelembagaan intelijen, sumber daya manusia, teknologi, serta mekanisme pengawasan.
Tantangan dalam Pengawasan Intelijen
Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, Aditya Batara Gunawan, menyoroti dua tantangan utama dalam tata kelola intelijen, yakni pengelolaan sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan.
“Pengawasan intelijen yang saat ini berada di bawah Komisi I DPR RI melalui Tim Pengawas (Timwas) Intelijen masih bersifat politis. Perlu ada pemikiran mengenai model pengawasan yang lebih memadai,” ujar Aditya.
Saat ini, mekanisme pengawasan terhadap BIN diatur dalam UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, yang menyebutkan bahwa pengawasan eksternal dilakukan oleh komisi DPR khusus bidang intelijen. Namun, efektivitas Timwas dalam mengawasi BIN dinilai masih kurang optimal, terutama dalam tiga aspek utama:
Pengawasan anggaran
Pengawasan operasi intelijen
Pengawasan regulasi
Menurut Aditya, idealnya Timwas dapat menghasilkan laporan evaluasi sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap publik dan negara.
Meningkatkan Akuntabilitas Pengawasan Intelijen
Direktur Eksekutif LESPERSSI, Rizal Darma Putra, menekankan pentingnya pengawasan yang akuntabel terhadap BIN.
“Meskipun pengawasan intelijen tidak bisa sepenuhnya transparan, prinsip akuntabilitas tetap harus ditegakkan dalam rangka kontrol demokratis (democratic control),” katanya.
Lebih lanjut, Rizal menambahkan bahwa Timwas harus diberikan kewenangan penyidikan dalam kasus-kasus penyimpangan. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penyusunan identifikasi ancaman (threat assessment) agar BIN dapat lebih efektif dalam menerapkan strategi mitigasi ancaman nasional.
Reformasi Intelijen Indonesia
Tingkat reformasi intelijen Indonesia sangat penting, terutama dalam meningkatkan sistem pengawasan, pengelolaan sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi yang mandiri. Reformasi intelijen juga harus berjalan seiring dengan perubahan dinamika keamanan yang semakin kompleks.
Dalam menjaga keamanan negara, Reformasi Intelijen Indonesia memainkan peran yang vital dalam melindungi dan menjaga kedaulatan negara. Oleh karena itu, reformasi ini perlu terus diperkuat dan didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Reformasi Intelijen Indonesia harus memastikan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intelijen negara.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Pakar Soroti Efektivitas Pengawasan BIN
Sumber: Pakar Soroti Efektivitas Tim Pengawas Intelijen
