Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, menyoroti pentingnya angkutan logistik dalam mendukung dunia industri dan perdagangan. Sebagai kunci bagi pertumbuhan ekonomi yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto, sektor logistik memegang peran vital. Dalam upaya mengatur lalu lintas selama musim mudik Lebaran 2025, pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang menimbulkan keberatan dari Aptrindo terkait pembatasan operasional angkutan barang. Ancaman penghentian operasi angkutan barang di seluruh Indonesia mulai 20 Maret 2025 menjadi sorotan dalam kontroversi kebijakan ini.
Bambang Haryo memperingatkan bahwa pembatasan operasional tersebut berpotensi mengganggu sektor industri manufaktur, terutama yang bergantung pada angkutan laut. Dampak negatif termasuk peningkatan dwelling time di pelabuhan dan biaya demurrage yang memberatkan industri. Selain itu, pembatasan operasional juga berisiko memperburuk Indeks Kinerja Logistik (LPI) Indonesia yang masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara.
Logistik dianggap sebagai elemen kunci dalam pemacu ekonomi nasional oleh Bambang Haryo, dengan catatan bahwa transportasi logistik darat memegang bagian terbesar dalam total logistik di Indonesia. Oleh karena itu, panggilan untuk merevisi kebijakan pembatasan operasional agar lebih memperhitungkan kepentingan nasional menjadi suara yang diangkat.
Pemerintah diminta untuk merespons tuntutan Aptrindo dengan serius, menimbang kembali kebijakan yang telah dikeluarkan. Dalam kerangka ini, regulasi transportasi diingatkan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan yang terlibat, termasuk pelaku usaha industri dan asosiasi perdagangan. Keseimbangan antara regulasi dan kebutuhan ekonomi secara keseluruhan harus menjadi pertimbangan utama dalam pengaturan sektor logistik yang krusial bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
