Koalisi sipil mendatangi rapat RUU TNI di sebuah hotel bintang lima dengan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang juga turut mengkritik proses pembahasan revisi UU TNI. Menurut mereka, pembahasan yang dilakukan di hotel mewah dan terkesan tertutup menandakan adanya sesuatu yang disembunyikan dalam perubahan pasal dari rancangan UU tersebut. Prima Gandhi, Ketua Umum PPI Jepang, menegaskan bahwa revisi UU TNI berpotensi mengancam demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia, khususnya melalui pengembalian dwifungsi TNI. PPI Jepang bersama KontraS dan Koalisi Masyarakat mendesak pemerintah agar membuat naskah akademis mengenai urgensi revisi UU TNI dan memberikan ruang kepada publik untuk mengkaji naskah tersebut. Dengan demikian, pemerintah diharapkan menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik dalam penyusunan regulasi.
Share
Baca Lainnya