Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, telah menyatakan bahwa penerapan sistem Flexible Work Arrangement (FWA) diharapkan dimulai H-7 Lebaran, tepatnya pada tanggal 24 Maret 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurai kepadatan lalu lintas dengan mendorong masyarakat untuk memulai perjalanan mudik lebih awal. Dengan adanya FWA, diharapkan mobilitas akan lebih merata sehingga kemacetan, terutama di jalur-jalur utama saat musim mudik, dapat berkurang secara signifikan.
Flexible Work Arrangement (FWA) merupakan sistem kerja fleksibel yang memberikan kebebasan bagi karyawan dalam mengatur waktu dan tempat kerja mereka sesuai kebutuhan tanpa mengorbankan produktivitas. Sejalan dengan perubahan gaya hidup dan tuntutan dunia kerja modern, banyak perusahaan mulai menerapkan FWA sebagai bagian dari adaptasi organisasi mereka.
Pemerintah sendiri telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 (Perpres 21/2023) yang mengatur hari kerja dan jam kerja untuk instansi pemerintah dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Tujuan dari Perpres ini adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja ASN, memberikan kepastian hukum terkait fleksibilitas kerja, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Meskipun FWA memberikan fleksibilitas bagi ASN, kebijakan ini tidak berlaku untuk beberapa kelompok tertentu seperti Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan sebagainya. Penerapan Flexible Work Arrangement (FWA) diharapkan dapat membantu mengurangi kemacetan saat musim mudik Lebaran serta mendukung peningkatan produktivitas bagi ASN.
Dengan demikian, penerapan FWA diharapkan dapat memberikan solusi inovatif bagi dunia kerja yang semakin relevan, baik di sektor swasta maupun pemerintahan. Selain memberikan fleksibilitas bagi para pekerja, kebijakan ini juga diharapkan dapat membantu mengurangi kemacetan lalu lintas saat musim mudik dan mendukung peningkatan produktivitas bagi ASN.
