Pemerintah Pakistan sedang mempertimbangkan untuk membentuk Dewan Kripto Nasional guna menggali kemungkinan legalisasi mata uang kripto di negara tersebut. Langkah ini diambil setelah Menteri Keuangan Muhammad Aurangzeb bertemu dengan delegasi asing, termasuk penasihat Presiden AS Donald Trump, untuk membahas aset digital.
Dewan Kripto Nasional yang direncanakan akan terdiri dari perwakilan pemerintah, otoritas regulasi, dan para ahli industri. Tugas utamanya adalah merancang kebijakan, mengatasi masalah regulasi, serta mempromosikan ekosistem kripto di Pakistan secara aman dan berkelanjutan.
Dengan lebih dari 20 juta penduduk Pakistan terlibat dalam perdagangan mata uang kripto, negara tersebut masih dihadapkan pada berbagai hambatan, seperti biaya transaksi yang tinggi dan ketidakjelasan regulasi. Menteri Keuangan Aurangzeb meminta penyusunan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan mencegah tindak kejahatan keuangan serta aktivitas ilegal.
Meskipun sebelumnya Pakistan menolak legalisasi mata uang kripto, kini pemerintahnya mulai berubah pikiran. Bank Negara Pakistan bahkan mengusulkan penciptaan mata uang digital bank sentral (CBDC) dan legalisasi perdagangan serta transaksi kripto. Hal ini sejalan dengan tren global di mana beberapa negara lain juga tengah mengembangkan regulasi terkait kripto.
