Beberapa anggota parlemen AS dari Partai Demokrat mengusulkan undang-undang baru untuk melarang pejabat tinggi dan keluarga mereka menerbitkan atau mempromosikan koin meme serta instrumen keuangan lainnya. Usulan ini muncul sebagai respons terhadap peluncuran token kripto Donald Trump, yang dianggap menimbulkan masalah etika. Pimpinan usulan ini, Sam Liccardo, anggota DPR Demokrat dari California, awalnya tidak berniat menargetkan token kripto mantan presiden tersebut, tetapi peluncuran koin meme Trump memerlukan tindakan tegas.
Liccardo menyoroti bagaimana harga token tersebut anjlok drastis setelah dirilis, menyebabkan kerugian bagi para investor. Sebagai mantan jaksa penuntut, ia berpendapat AS perlu kembali menerapkan undang-undang antikorupsi yang lebih ketat, terutama dalam menanggapi koin meme yang terkait dengan tokoh politik. Donald Trump dipandang memanfaatkan jabatan dan pengaruhnya untuk keuntungan pribadi, sesuatu yang menurutnya tidak etis.
Dalam usulan Undang-Undang Modern Emoluments and Malfeasance Enforcement (MEME) yang diajukan Liccardo pada Kamis, ia mengklaim telah mendapat dukungan dari sekitar selusin anggota Demokrat lainnya. Liccardo juga menyoroti kurangnya transparansi, risiko perdagangan orang dalam, serta kemungkinan campur tangan asing dalam penerbitan token Trump, dengan sebagian pendukung Trump sendiri tidak setuju dengan peluncuran koin meme tersebut. Dengan adanya usulan ini, diharapkan dapat memberikan peraturan ketat terhadap aktivitas koin meme yang terkait dengan tokoh politik, guna menghindari penyalahgunaan wewenang dan praktik tidak etis lainnya.
