Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh, memberikan imbauan kepada kepala daerah yang baru dilantik agar berinovasi dalam mengatasi ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Menurutnya, mengandalkan dana pusat saja akan menimbulkan masalah kepemimpinan, terutama bagi mereka yang baru menjabat. Rahmat kemudian mengambil contoh rendahnya kemandirian fiskal di Sumatera Barat, dimana dari APBD sebesar Rp 5,7 triliun pada 2023, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mencapai kurang dari Rp 2 triliun. Hal ini membuat tidak ada satu pun kabupaten, kota, atau provinsi di Sumatera Barat yang benar-benar mandiri dalam membiayai kebutuhan daerahnya sendiri.
Rahmat menegaskan pentingnya mencari sumber pendanaan alternatif dan membangun jaringan dengan pemerintah pusat serta pihak lain guna mengatasi ketergantungan fiskal yang tinggi. Ia juga menekankan bahwa kepala daerah perlu proaktif dalam menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat agar alokasi dana dari APBN tidak berkurang. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat juga dianggap krusial bagi kemandirian fiskal daerah. Dengan strategi inovatif dan kemitraan yang kuat, diharapkan kepala daerah dapat menciptakan kemandirian fiskal bagi daerah yang dipimpinnya.
