Pada setiap 14 Februari, Hari Valentine dirayakan untuk mengungkapkan kasih sayang di seluruh dunia. Namun, ada beberapa negara yang menolak perayaan ini dengan berbagai alasan, baik itu dari segi agama maupun budaya. Beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim menganggap perayaan ini bertentangan dengan ajaran Islam dan tradisi lokal. Mereka khawatir perayaan Valentine dapat mempengaruhi nilai-nilai masyarakat, sehingga diberlakukan larangan untuk mencegah dampak budaya asing yang dianggap tidak sesuai.
Alasan lain dibalik larangan perayaan Valentine adalah demi menjaga moral masyarakat. Beberapa negara mengkhawatirkan perayaan ini dapat mendorong perilaku yang bertentangan dengan norma sosial yang telah lama dipegang. Berikut adalah beberapa negara yang secara tegas melarang perayaan Hari Valentine.
Pemerintah Iran misalnya, secara resmi melarang produksi dan distribusi barang-barang Valentine karena dianggap berasal dari budaya Barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Arab Saudi juga menganggap perayaan Valentine bertentangan dengan ajaran Islam dan melarang penjualan barang-barang terkait dengan Valentine. Di Pakistan, pemerintah melarang perayaan Valentine di tempat umum dengan alasan tidak sesuai dengan ajaran Islam dan budaya setempat.
Selain itu, Uzbekistan, Malaysia, dan Indonesia juga memiliki aturan larangan terkait perayaan Hari Valentine. Uzbekistan menolak perayaan Valentine karena dianggap tradisi Barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal. Otoritas Islam di Malaysia telah mengeluarkan fatwa yang melarang perayaan Valentine dengan alasan dapat membawa dampak negatif. Di Indonesia, beberapa daerah seperti Aceh menentang perayaan Valentine karena dianggap tidak sesuai dengan adat dan ajaran Islam.
Meskipun ada larangan resmi, generasi muda di negara-negara ini tetap merayakan Hari Valentine terutama melalui media sosial. Pengaruh globalisasi membuat perayaan ini tetap populer meski dengan cara yang lebih terbatas atau secara sembunyi-sembunyi. Larangan-larangan terkait Valentine mencerminkan usaha pemerintah dan otoritas setempat untuk menjaga nilai-nilai agama dan budaya dari pengaruh asing yang dianggap tidak sesuai.
