Globalisasi telah membawa tantangan baru bagi demokrasi di seluruh dunia. Demokrasi global mengalami penurunan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, dengan Indonesia bahkan dikategorikan sebagai ‘demokrasi yang cacat’ atau flawed democracy. Ekonomi global sering kali mengabaikan hak asasi manusia demi kepentingan investasi, sehingga negara lebih memihak pada perusahaan multinasional daripada hak-hak warga negara.
Globalisasi telah memperumit batas-batas negara dan merubah tatanan politik dan ekonomi secara radikal. Berbagai pandangan mengenai globalisasi dibagi menjadi tiga kelompok: kelompok hiperglobalis, kelompok transformasionalis, dan kelompok skeptis. Para hiperglobalis berpendapat bahwa ekonomi global telah menggantikan peran negara, sementara kelompok transformasionalis yakin bahwa globalisasi merupakan kekuatan utama di balik perubahan sosial dan politik. Di sisi lain, kelompok skeptis menyatakan bahwa globalisasi telah merugikan negara-negara berkembang dan memperbesar kesenjangan ekonomi.
Demokrasi juga mengalami krisis akibat dominasi ekonomi global. Globalisasi telah membuat demokrasi semakin terpuruk, karena perusahaan multinasional dan kekuatan ekonomi global mengancam keberlangsungan demokrasi. Untuk mengatasi tantangan ini, David Held mengusulkan sebuah model pemerintahan kosmopolitan yang berlandaskan pada keadilan global dan hak asasi manusia universal. Dibutuhkan kerangka kerja kosmopolitan yang melampaui batas negara untuk menjaga demokrasi dalam dunia yang terus berubah.
Buku “Demokrasi & Tatanan Global: Dari Negara Modern hingga Pemerintahan Kosmopolitan” karya David Held menjadi panduan dalam memahami evolusi demokrasi dalam era globalisasi. Demokrasi tradisional yang berpusat pada negara tidak lagi cukup untuk mengatasi masalah global seperti perubahan iklim dan perdagangan internasional. Melalui pendekatan kosmopolitan, diharapkan demokrasi dapat tetap relevan dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan masa depan.
