Pada hari Selasa, 21 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, dengan fokus utama pada percepatan pembangunan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (IKN). Setelah pertemuan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan kepada media bahwa pembangunan IKN tetap menjadi prioritas pemerintah. Hal ini sesuai dengan timeline dan tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya. AHY menjelaskan bahwa pembangunan IKN akan difokuskan pada konsep ‘ibu kota politik’, dengan menyelesaikan konstruksi fasilitas pemerintah seperti lembaga legislatif (DPR RI, DPD RI, dan MPR RI) dan lembaga yudikatif, sesuai dengan visi Presiden Prabowo untuk menciptakan tata kelola yang mencerminkan demokrasi.
Pemerintah dan stafnya juga membahas sumber pendanaan proyek pembangunan IKN, melalui kombinasi APBN dan sumber non-APBN dengan kerja sama sektor swasta. Harimurti Yudhoyono berharap bahwa sektor swasta dapat memberikan kontribusi positif dan terintegrasi dengan baik dalam proyek ini. Kepala Otoritas Ibukota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono melaporkan bahwa pemerintah telah menginvestasikan Rp89 triliun dari anggaran negara untuk infrastruktur penting dalam tahap awal (2022-2024), seperti jalan tol, bangunan tinggi, sistem air minum, sanisasi, dan fasilitas ibadah.
Investasi swasta sebesar Rp58,41 triliun juga telah terkumpul hingga September 2024. Perwakilan dari sektor swasta diharapkan dapat meningkatkan kontribusinya dalam proyek ini. Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri PUPR Maruarar Sirait, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala Otoritas IKN Basuki Hadimuljono.