Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, untuk membahas percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa pembangunan IKN tetap menjadi prioritas pemerintah dan akan mengikuti timeline dan tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pembangunan IKN difokuskan pada konsep ‘ibu kota politik’ dengan penyelesaian pembangunan fasilitas pemerintahan, termasuk lembaga legislatif (DPR RI, DPD RI, dan MPR RI) serta lembaga yudikatif sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo dan jajarannya juga membahas tentang sumber pendanaan yang melibatkan kombinasi antara APBN dan sumber non-APBN melalui kerja sama dengan sektor swasta. Pemerintah berharap sektor swasta dapat berkontribusi positif dan terintegrasi dengan baik dalam proyek pembangunan IKN. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono melaporkan bahwa pemerintah telah menginvestasikan Rp 89 triliun dari APBN untuk membangun infrastruktur penting di IKN dan berhasil menggerakkan investasi swasta sebesar Rp 58,41 triliun hingga September 2024. Masukan dari Menteri Perumahan juga diterima guna mengoptimalkan kontribusi swasta dalam proses pembangunan IKN.
