“Penemuan PDIP: Hasto Tersangka, Politisasi Hukum?”

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka. PDIP yakin bahwa penetapan ini merupakan tindakan politisasi hukum yang cukup kental. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Ronny Talapessy, menegaskan bahwa proses tersebut mencurigakan dengan adanya upaya pembentukan opini publik dan pembunuhan karakter terhadap Hasto Kristiyanto. Pembocoran Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang rahasia kepada media juga menjadi bukti politisasi dalam kasus tersebut. Status tersangka Hasto Kristiyanto hanya memperkuat informasi lama yang beredar, dan situasi ini terlihat seperti tekanan terhadap Sekjen DPP PDIP. Proses hukum ini terus disoroti karena dinilai memiliki motif politis yang kuat, terutama setelah Hasto Kristiyanto bersuara kritis terkait kontroversi di Mahkamah Konstitusi tahun 2023.