Dewan Pimpinan Pusat PDIP mencurigai adanya pihak luar yang mencoba menciptakan kekacauan di internal partai menjelang Kongres PDIP tahun depan. Hal ini terjadi setelah munculnya baliho dan spanduk yang memuat serangan terhadap PDIP dan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri di Jakarta. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, menegaskan bahwa partai bergerak dalam kondisi siaga 1 untuk merespons upaya provokasi ini. Munculnya serangan terhadap Ketua Umum Megawati membuat kader PDIP merasa marah dan siap melawan pihak-pihak yang mencoba merusak citra partai. Ronny juga menegaskan bahwa PDIP memiliki keabsahan sah berdasarkan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, sehingga partai memiliki dasar yang kuat dalam menjalankan tugas politiknya. Proses perpanjangan masa kepengurusan DPP PDIP telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, di mana prerogatif Keumum yang ditetapkan oleh Kongres Partai menjadi hal yang wajib diikuti.