Musyawarah Nasional Palang Merah Indonesia (Munas PMI) 2024 mendapat dukungan dari pemerintah, menegaskan legitimasi mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai ketua umum. Sejumlah menteri dari kabinet Presiden Prabowo Subianto, termasuk Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, turut hadir dan memberikan dukungan. Dalam siaran persnya, PMI memaparkan pengakuan dari Menko Pratikno dan harapan dari Menko Muhaimin Iskandar serta Menkes Budi Gunadi Sadikin terhadap peran PMI dalam program pelayanan sosial dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Namun, dualisme kepemimpinan terjadi di PMI antara mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono. Meskipun Agung Laksono mengklaim dirinya sebagai ketua PMI dari munas tandingan yang diadakannya, PMI menegaskan kepengurusan resmi tetap merujuk pada hasil Munas PM ke-22 yang memilih Jusuf Kalla sebagai ketua untuk periode berikutnya. Konflik kepemimpinan ini mengakibatkan reaksi keras dari kedua belah pihak, dengan ancaman laporan ke pemerintah dan kepolisian. Jusuf Kalla menegaskan bahwa hanya ada satu kepengurusan resmi PMI di satu negara, sementara Agung Laksono berkeras atas klaim kepemimpinannya dalam munas tandingan. Mereka berdua terlibat dalam perdebatan publik mengenai legitimitas dan legalitas dari kepemimpinan PMI.
