Setelah sukses digelar, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 seharusnya membawa penurunan ketegangan politik di masyarakat. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unindra PGRI Jakarta, Abdul Wahid Khaliki, menekankan pentingnya menghindari perpecahan dan disintegrasi saat memasuki periode lima tahunan politik. Wahid menyoroti dampak negatif polarisasi politik yang bisa menimbulkan permusuhan dan mengganggu kehidupan bersama masyarakat. Dia menegaskan bahwa Pilkada seharusnya dianggap sebagai proses demokratis untuk memilih pemimpin, bukan sebagai ajang pembangkit konflik dan perpecahan. Wahid menekankan pentingnya rekonsiliasi dan harmoni sosial pasca Pilkada untuk mencegah konflik berkelanjutan akibat persaingan politik.
Dia juga menyoroti pentingnya peran masyarakat, terutama generasi muda dan mahasiswa, dalam memperkuat pendidikan politik dan rekonsiliasi kebangsaan untuk merajut kembali keakraban dan harmoni di masyarakat. Wahid menekankan bahwa provokasi dan agitasi harus dihindari, baik di dunia nyata maupun di media sosial, untuk mencegah ketegangan antar pendukung kandidat. Dia meminta seluruh komponen bangsa untuk bersatu membangun kembali kerukunan dan persatuan pasca Pilkada 2024. Meskipun tidak mungkin semua pihak puas dengan hasil Pilkada, prosedur konstitusional telah disiapkan untuk menangani sengketa dan kecurangan yang mungkin terjadi.
Pesan Wahid untuk semua adalah menghentikan praktik permusuhan, pecah belah, dan disintegrasi demi stabilitas dan konsolidasi ke depan. Dia menegaskan bahwa Pilkada harus menjadi momentum untuk memperkuat keakraban, persaudaraan, keceriaan, dan penerimaan dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi daerah.
