Ketua Prodi HI UKI: Regulasi Spionase Harus Tegas
Menurut Ketua Program Studi HI dan Direktur CSJGR Universitas Kristen Indonesia (UKI), Arthuur Jeverson Maya, regulasi terkait spionase perlu diatur dengan sangat detail oleh negara. Hal ini bertujuan untuk mencegah dampak yang tidak diinginkan di masa depan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam seminar yang dihadiri oleh Arthuur, bertajuk “Aturan Tambahan dalam Spionase: Jejaring atau Kuasa, Sebuah Diskursus”. Seminar ini diselenggarakan oleh Center for Security and Foreign Affairs (CESFAS) UKI bekerja sama dengan Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI).
Arthuur menegaskan pentingnya adanya regulasi yang jelas dan tegas dalam mengatur kegiatan spionase, guna menghindari masalah etika dan hukum di masa depan. Ia juga menyoroti kontradiksi dalam hubungan negara dengan spionase, serta pentingnya kemajuan teknologi dalam akses informasi.
Spionase, menurut Arthuur, merupakan bentuk perang terselubung yang melibatkan kegiatan pengawasan dan pengumpulan informasi secara diam-diam. Kontradiksi antara keterbukaan dan kerahasiaan dalam hubungan negara dan spionase juga ditekankan olehnya.
Selain itu, Arthuur juga menyoroti peran kemajuan teknologi dalam akses dan analisis informasi, serta perlunya negara terus memperbarui teknologi mereka untuk memastikan informasi dapat diperoleh dan digunakan secara efektif.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin, membahas evolusi intelijen dari masa lalu hingga sekarang, pentingnya teknologi dalam kegiatan intelijen, serta tantangan yang dihadapi dalam penyadapan. Hasanuddin juga menekankan pentingnya penyadapan dalam mengungkap tindakan kriminal yang merugikan masyarakat.
Seminar ini bertujuan untuk membahas isu spyware dan pentingnya regulasi yang seimbang antara keamanan nasional dan hak-hak sipil. Dengan melibatkan berbagai pakar dan praktisi, diharapkan seminar ini dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan yang lebih baik di masa depan.
Hadir dalam diskusi juga Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UKI, Verdinand Robertua; Direktur CESFAS, Darynaufal Mulyaman; Hoga Saragih dari Universitas Bakrie; Direktur Riset ISI (Indo-Pacific Strategic Intelligence), Aishah Rasyidilla Kusumasomantri; dan Guru Besar Keamanan Internasional UKI, Angel Damayanti.
Sumber: https://www.rmoljabar.id/2024/06/11/ketua-prodi-hi-uki-regulasi-spionase-harus-jelas-dan-tegas
